Kasus Pelanggaran Etika Bisnis PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Nama : Ananda Siti Nabila

Kelas : 3EA20

NPM : 10215648

TEORI

PENGERTIAN ETIKA BISNIS

Etika bisnis merupakan landasan tentang moralitas dalam ekonomi atau bisnis dan semua pihak yang terkait untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan ilmu ekonomi dan mencapai tujuan atau mendapatkan laba, sehingga kita harus menguasai sudut pandang ekonomi, hukum dan etika maupun moral agar bisa mencapai target yang diinginkan. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia, aspek baik atau buruk yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi sampai sekarang masih belom pernah etika bisnis mendapat begitu banyak perhatian seperti sekarang.

Perilaku tidak etis dalam kegiatan bisnis sering juga terjadi karena peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan dan disalah gunakan dalam penerapannya dan kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbuatan yang melanggar etika bisnis.

PRINSIP ETIKA BISNIS

Secara umum etika bisnis harus ditempuh oleh perusahaan agar tercapai tujuan yang telah ditetapakan. Oleh karena itu etika bisnis memiliki beberapa prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan yang dimaksud. Adapun prinsip-prinsip etika dalam berbisnis adalah sebagai berikut:

1.      Prinsip Otonomi

Dalam menjalankan prinsip otonomi ini 2 perusahaan atau lebih bisa berkomitmen dalam menjalankan etika bisnis ini, namun masing-masing perusahaan dimungkinkan untuk mengambil pendekatan yang berbeda-beda dalam menjalankanya. Sebab masing-masing perusahaan memiliki kondisi karakter internal dan strategi yang berbeda dalam mencapai tujuan serta visi misi dari perusahaan tersebut.

2.      Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan bisa berhasil dan sukses bila setiap individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis menerapkan prinsip kejujuran. Pada dasarnya prinsip kejujuran ini harus ditanamkan dalam setiap kegiatan bisnis.

3.      Prinsip Keadilan

Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karywan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain-lain,menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional obyektif, serta dapat dipertanggung jawabkan. 

4.      Prinsip Hormat pada Diri Sendiri

Dalam menjalankan bisnis masyarakat sebagai konsumen merupakan cerminan bagi bisnis kita. Bila bisnis kita memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat tentu itu akan berdampak positif dengan bisnis yang kita jalankan dan begitu juga sebaliknya. Sebagai pengelola perusahaan sudah menjadi kewajiban untuk memberikan respek kepada siapapun yang terlibat dalam aktivitas bisnis.

KASUS

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT. PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini PT. PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, dan mendistribusikannya secara merata.

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda N.V. NIGM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga. Dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT. PLN adalah:

1.      Fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri.

2.      Krisis listrik memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.

ANALISIS

Dikarenakan PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi perusahaan tersebut  tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh kasus tersebut.

Tindakan PT. PLN dinilai tidak etis, karena mereka melakukan monopoli. Sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT. PLN. Dalam kasus ini, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT. PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata.

Kesimpulan :

Dapat disimpulkan bahwa PT.PLN telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian yang dialami masyarakat.

Saran :

Ada baiknya pemerintah membuka kesempatan bagi para investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional bagi masyarakat secara adil dan merata. Atau pemerintah dapat memperbaiki kinerja PT. PLN, sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

SUMBER

http://firnasahib95.blogspot.co.id/2016/10/contoh-kasus-pelanggaran-etika-bisnis.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara

http://sarungpreneur.com/teori-dan-pengertian-etika-bisnis/

(1) konsep, aliran dan sejarah koperasi. (2) pengertian dan prinsip-prinsip koperasi. (3) bentuk organisasi hirarki tanggung jawab, pola manajemen. (4) tujuan dan fungsi koperasi.

(Pengertian koperasi)

Dalam UU no 25 tahun 1992 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan usaha  dan badan hukum yang beranggotaan orang perseorangan.  Sedankan UU No. 17 tahun 2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan. Perbedaan tersebut, terlihat dari pemilihan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan koperasi yakni badan usaha dan badan hokum yang jelas memiliki makna yang berbeda. Dimana badan usaha merupakan badan yang menguraikan falsafah, prinsip, dan landasan landasan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha, sedangkan badan hokum merupakan bagian dari badan usaha yang mengikat dan ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Dalam badan hukum juga terdapat persetujuan pemerintah atas penyelenggaraan suatu usaha.

(Isi UU koperasi Indonesia)

Memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasiladan UUD 1945.

(konsep koperasi)

Konsep Koperasi Sosialisi dan Konsep Koperasi Negara Berkembang. Perbedaannya yaitu apabila Konsep koperasi Barat adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang orang yang mempunyai persamaan kepentingan untuk mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Sedangkan koperasi sosialisasi adalah menjelaskan bahwa koperasi itu direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional.

(Tujuan badan pemeriksa)

Dalam koperasi pengawasan pemerikasaan sebagian dari manajemen. Tujuannya untuk memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keterampilan. Selain itu untuk mencegah pemborosan bahan, waktu dan tenaga supaya tercapai efisiensi perusahaan, menilai hasil kerjasama dengan rencana yang sudah diterapkan. Untuk dapat diangkat menjadi pengurus harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

1. mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja.

2. memahami tata buka dan pencatatanya mengenai usaha usaha yang telah dilakukan  oleh koperasi.

(Manajemen koperasi)

Manajemen koperasi berarti mengelola koperasi sedemikian rupa agar bisa mencapai tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas mengenai manajemen koperasi, ada baiknya kita mengetahui dulu sedikit mengenai koperasi.

ENGLISH EXCERCISE

Contoh kalimat past future,past perfect,dan past perfect continues

§  Past Future

Active  : She would buy a new magazine

Passive : The magazine would bought by her

                                     

§  Past Perfect

Active   : I had visit this place three times

Passive  : This place had been visited by me

§  Past Perfect Continues

Active   : Moza was writing a novel

Passive  : A novel was being written by Moza

QUANTIFIERS , ARTICLE and NO ARTICLE

Ø  Quantifiers

1.      Some

-         My Father brought some breads for me

     Explanation :  This sentence used some followed with uncountable noun                      which is “breads”.

2.     Any

Do you have any flowers in your vase?

Explanation : This sentences used any followed with more than one                         noun which is “flowers”

3.     Much

-         I have so much money in my pocket

Explanation : This sentence used much followed with uncountable noun                which is “money”.

4.     Many

-         There are so many kinds of animals

Explanation : This sentence used many followed with uncountable noun                            which is “kinds”

Ø Article

1.      A

-         My friend give me a parfum yesterday

Explanation : “A” used to consonant word which is “parfum”.

2.      An

-         My Grandfather bring an angklung from Bandung

Explanation : Because there is vocal word

3.      The

-         The name of Galuh’s cat is Noah, and now the cat is gone last week

Explanation : Because there is a specific object

Ø No Article

-         People are worried about Rising Crime

Explanation : Usually use no article to talk about things in general